Toggle navigation
Beranda
Tentang Kami
Disnakertrans Prov. Jabar
Kepala Dinas
Visi dan Misi
Sejarah
Selayang Pandang
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Data Pegawai
Balai
Balai Latihan Kerja Kompetensi
Balai Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri
Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan
Balai Pelayanan TKI Terpadu
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor
Program
Program Pemagangan Jepang
Program 2 Juta Kesempatan Kerja
Program Pengembangan Transmigrasi
Program Pelatihan Produktivitas
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Informasi
Tulisan
Berita
Sorotan Kita
Artikel
Pengumuman
Agenda
Data Statistik
Ketenagakerjaan
Ketransmigrasian
Laporan
Produk Hukum
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Peraturan Menteri
Keputusan Menteri
Peraturan Daerah
Peraturan Gubernur
Keputusan Gubernur
Galeri
Foto
Video
Buletin
Ragam
Arsip Data
Daftar Istilah
Ketenagakerjaan
Ketransmigrasian
Link Terkait
Instansi Pusat
Instansi Jawa Barat
Instansi Sederajat
UPTD
Bursa
Poling
FAQs
Hubungi Kami
Daftar Istilah
Daftar Pertanyaan dan Jawaban Yang Biasa Ditanyakan Kepada Kami
Angka Migrasi Neto
Angka yang menunjukkan selisih jumlah migran masuk dan migran keluar dari satu negara selama satu
Angkatan Kerja
Penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan
Angkutan Transmigrasi
Pelayanan angkutan bagi transmigran dan barang bawaannya meliputi transmigran umum, transmigrasi
Animo Bertransmigrasi
Minat, gairah/semangat, hasrat dan keinginan dari individu/masyarakat untuk bertransmigrasi.
Antar Kerja
Suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerjaa untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat
Antar Kerja Lokal (AKL)
Antar kerja yang diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja
APINDO (Asiosiasi Peng-usaha Indonesia)
Wadah, asosiasi, atau perhimpunan bagi pengusaha yang menangani masalah-masalah sumberdaya manusia
Areal Hutan
Kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan Menteri yang berwenang ditetapkan untuk pemukiman
Areal Hutan Cadangan Non Kehutanan
Areal hutan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, tidak merupakan kawasan hutan tetap
Areal Hutan Yang Dapat Dilepas
Area hutan yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) atau Tata Guna Hutan tidak
← Sebelumnya
1
2
3
4
5
Selanjutnya →
Terakhir »
Kembali ke atas