Site Meter

Tulisan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Masalah kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini semakin menjadi sorotan masyarakat . Di media massa, baik cetak ataupun elektronik, sering kita saksikan bagaimana PNS di kejar-kejar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tempat-tempat perbelanjaan pada jam kerja atau meninggalkan tempat tugas tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinannya.

Belum lagi banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan para petugas pemerintah ini. Banyak masyarakat yang malas bahkan enggan jika ingin mengurus dokumen-dokumen atau keperluan lain yang berhubungan dengan birokrasi. Alasannya, pelayanan yang kurang baik dan terkesan setengah hati dari para petugas. Padahal semua tahu bahwa PNS itu digaji dari uang rakyat, dan sudah semestinya mengabdi dan menjadi pelayan masyarakat, akan tetapi kenyataan berbeda  seolah-olah bahwa instansi tempatnya bekerja adalah milik keluarganya sehingga kurang disiplin dalam bekerja.

Sebenarnya pemerintah telah mengantisipasi berbagai macam keluhan masyarakat yang berhubungan dengan kedisiplinan ini, diantaranya dengan membuat banyak peraturan yang harus ditaati oleh seluruh PNS dalam rangka menegakkan disiplin, tetapi berbagai macam peraturan tersebut belum mampu meningkatkan disiplin kerja PNS. Pemerintah juga mendorong dengan pemberian penghargaan kepada PNS yang memiliki kinerja baik, namun tetap belum mampu meningkatkan kedisiplinan PNS secara signifikan.

Seyogyanya kedisiplinan PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sementara pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.

Dalam usaha menjaga kewibawaan PNS, serta untuk menjadikan mereka sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat  peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban dan larangan  serta  sanksi apabila kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.

Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 1980 yang bersifat umum.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

1. Hukuman Disiplin Ringan

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang :

a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu ) tahun;

c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu ) tahun.

3. Jenis Hukuman disiplin Berat Terdiri dari :

a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 ( tiga ) tahun;

b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS, dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

 

Selanjutnya dalam Pasal 8, 9, dan 10 disebutkan:

A. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 s.d 15 hari kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin ringan.

1. Teguran Lisan : 5 hari

2. Teguran Tertulis : 6 s/d 10 hari

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis : 11 s/d 15 hari.

B. PNS yang tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin sedang:

1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala : 16 s/d 20 hari

2. Penundaan kenaikan pangkat : 21 s/d 25 hari

3. Penurunan pangkat paling lama 1 tahun : 26 s/d 30 hari.

C. PNS yang tidak masuk kerja selama 31 s/d 45 hari kerja tanpa alasan yang sah dikenai sanksi hukuman disiplin berat :

1. Penurunan pangkat paling lama 3 tahun : 31 s/d 35 hari

2. Penurunan jabatan : 36 s/d 40 hari

3. Pembebasan Jabatan : 41 s/d 45 hari

4. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat : 46 hari atau lebih.

 

Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.  Dan hal ini sejalan dengan filosofi Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab. Jadi mari jadikan tugas dan kewajiban kita sebagai sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan kepada bangsa dan negara.

 

Penulis: Agus Rajito, S.Pd