Site Meter

Tulisan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Sasaran Kerja Pegawai

Selama Ini kita mengenal DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sebagai alat evaluasi berkenaan pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. DP3 merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Penilaian kinerja PNS melalui DP3 ini diatur dalam PP No 10 Tahun 1979.

Namun, penilaian DP3 lebih berorientasi pada penilaian kepribadian dan perilaku belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan pengembangan potensi. Peniaian DP3 tidak terkait dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Penilaian ini belum dapat digunakan sebagai penilaian yang objektif dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi, sejauhmana keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Penilaian DP3-PNS lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behaviour) hanya pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas dan pengembangan pemanfaatan potensi.

Untuk itulah dibuat suatu sistem penilaian prestasi kerja PNS secara sistematik yang menggabungkan antara penetapan sasaran kerja pegawai  dengan penilaian perilaku kerja. Dasar hukum sistem penilaian ini adalah PP No. 46 Tahun 2011, tujuannya adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem meritSistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN (Aparat Sipil Negara) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Untuk SKP sendiri memiliki bobot 60% sedangkan perilaku kerja bobotnya 40%. Sasaran kerja pegawai yang telah disusun dan disetujui antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai laporan prestasi kerja. Wahyu menuturkan bahwa penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan ukuran tingkatan unsur-unsur yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu dan/atau biaya. Sementara penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan.

Setiap pegawai wajib menyusun SKP yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan dengan tugas jabatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab maupun rincian tugasnya yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

Selain melaksanakan tugas jabatan yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan pimpinan/pejabat yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.  Misalnya, seorang ditugaskan oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dinllai sebagai tugas tambahan, namun harus dilandasi dengan surat perintah.

Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.