Site Meter

Tulisan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Forum Publik TVRI

Dalam dialog “Forum Publik” Kadisnakertrans Jabar menjelaskan mengenai dasar penetapan UMP 2021 sama dengan UMP tahun 2020. Yakni ada dua pertimbangan terhadap penetapan UMP Gubernur Jabar sesuai dengan regulasi PP 78 tahun 2015 adalah harus mendapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi (DPP).
.
Yang kedua dari sisi regulasi dengan adanya PP 78 tahun 2015 tidak ada regulasi yang bisa diatur utuk percepatan UMP karena dalam PP disampaikan bahwa 5 tahun setelah ditetapkan Upah Minimum harus mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Karena sampai ditetapkannya pun BPS sebagai pemberi data yang bisa menjadi acuan belum menguatkan data-data KHL, bagaimana 64 komponen yg dikeluarkan oleh Menaker RI melalui Permenaker 18 tahun 2020 regulasinya tidak ada. sementara di PP 78 tahun 2015 disampaikan bahwa tahun 2021 atau tahun pertama KHL lah yang menentukan. Sehingga satu2 nya regulasi yg dapat menjadi acuan hanya Surat Edaran (SE) dari Menaker RI.
.
Situasi pandemi global berpengaruh sangat besar terhadap industri manufaktur di Jabar. Disisi lain Upah Minimum kabupaten/kota di Jabar disparitasnya sangat tinggi, itu penyebab Jabar menetapkan UMP 2021 sama dengan UMP 2020.
.
Pemerintah Jabar yakin dengan UMP yang sudah ditetapkan bisa menjaga kondusifitas, apalagi dengan diadakannya West Java Invesment Summit (WJIS) 2020 diharapkan investasi di Jabar bisa menjadi yg terbesar lagi. Kadisnakertrans Jabar berharap dengan UMP yg sdh ditetapkan kondusifitas Jabar bisa pulih kembali, karena apabila sudah pulih pasti akan membutuhkan tenaga kerja ini seperti mata rantai, yg penting ekonomi dulu terjadi penyerapan tenaga kerja. -tutupnya.