Site Meter

Tulisan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

PRESS RELEASE PMI ASAL KABUPATEN MAJALENGKA ATAS NAMA ETI BINTI TOYYIB ANWAR YANG BEBAS DARI HUKUMAN MATI DI ARAB SAUDI

Eti Binti Toyyib Anwar, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terbebas dari hukuman mati akhirnya tiba di tanah air pada Senin (6/7/2020) petang, mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Eti berhasil lolos dari hukuman mati dengan membayar  tebusan sebesar Rp. 15,2 miliar.  Setelah 18 tahun  berada di balik jeruji  besi   di Arab Saudi.

Eti binti Toyyib Anwar adalah seorang TKW asal Majalengka yang bekerja di Arab Saudi. Eti bersama seorang WN India, Abu Bakar Kutil, didakwa membunuh majikannya WN Arab Saudi pada akhir tahun 2001 di Kota Thaif. Eti ditangkap dan dipenjara mulai 5 Januari 2002, dan pengadilan kemudian menjatuhi vonis mati (qishas) pada tanggal 31 Maret 2009. Namun pelaksanaan vonis mati ini harus menunggu anak korban sampai aqil balig dan diperkirakan pada tahun 2017 atau 2018.

Konjen RI Jeddah telah menulis surat ke Emir Makkah No. 1611/KP/V/2009, tertanggal 10 Mei 2009, untuk meminta bantuan upaya pemaafan melalui Lajnatul Afwu Wal Islah . Pada tanggal 27 Juli 2017, Konjen RI di Jeddah menerima berita bahwa keluarga korban bersedia memaafkan Eti apabila dapat membayar denda (diyya/diyat) sebesar SAR 30 juta. Setelah upaya Konjen RI di Jeddah, akhirnya keluarga korban bersedia menurunkan diyyat menjadi SAR 4 juta atau setara dengan IDR 15,2 Milyar. 

Gubernur Jawa Barat menginisiasi upaya penggalangan dana sumbangan di antaranya dari ASN Provinsi Jawa Barat, sehingga terkumpul dana sumbangan ASN sebesar Rp 1,8 Milyar. Disamping itu  Kementerian Luar Negeri melakukan penggalangan dana diantaranya sumbangan dari PB NU, sehingga dana sumbangan hampir mencapai Rp 16 M. Nilai diyyat yang disepakati sebelumnya tersebut terpenuhi menjelang waktu deadline yaitu pada 30 syawal 1440 Hijriah atau tanggal 3 Juli 2019, dan hasil penggalangan dana telah dikirimkan pada tanggal 2 Juli 2019 ke rekening yang dibuat khusus oleh Pemerintah Provinsi Mekkah untuk kepentingan sumbangan diyat kasus Eti Binti Toyyib Anwar.

Setelah sempat di Karantina di Wisma Atlit, akhirnya melalui acara ceremonial dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID 19  Menteri Luar Negeri RI menyerahkan Eti binti Toyyib Anwar kepada keluarganya yang dilaksanakan pada Kamis (30/7/2020), dengan disaksikan oleh perwakilan PB NU dan perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, perwakilan keluarga Eti dan Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Barat yang telah melakukan berbagai upaya termasuk memberikan kontribusi hingga Eti terbebas dari hukuman mati.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat saat ini memberikan perhatian yang luar biasa khususnya pada Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat. Upaya yang dilakukan antara lain bersama-sama dengan legislatif sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Provinsi Jawa Barat. Pelindungan ini dimulai dari Pelindungan sebelum bekerja meliputi : Sosialisasi kepada Calon PMI di Desa-Desa, Pendampingan Orientasi Pra Penempatan (OPP) dan  peningkatan kompetensi sehingga diharapkan tidak ada lagi PMI ilegal, dan PMI yang diberangkatkan sudah sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga akan terjamin keamanan serta kesejahteraannya. Disamping itu juga adalah pelindungan selama bekerja melalui Monitoring penempatan PMI melalui P3MI serta menindaklanjuti pengaduan atau permasalahan PMI di luar negeri bersama-sama dengan Kementerian dan lembaga terkait.

Sementara pelindungan setelah bekerja dilakukan melalui pemberdayaan purna PMI dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Hal ini dimaksudkan agar purna PMI bisa hidup mandiri.

Disamping itu juga, upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelindungan PMI, Gubernur Jawa Barat akan membangun Jabar Migran Service Center salah satunya dengan membangun sistem navigasi migrasi.  Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem pengrekrutan yang melibatkan peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Desa, sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem tracking warga Jabar yang bekerja di Luar Negeri. Pembangunan sistem Navigasi Migrasi ini akan melibatkan seluruh ekosistem migrasi, dari mulai pemerintah daerah, pusat, perusahaan swasta pelatihan dan penempatan, lembaga-lembaga keuangan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan peran dan tugas Pemerintah Daerah yang disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.