Site Meter

Tulisan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Program Migran Juara

Program Migran Juara adalah sebuah program unggulan Provinsi Jawa Barat dalam periode kepemimpinan 2018-2023. Program ini menjadi bagian dari strategi menyerang Disnakertrans Jabar di dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.  Selama 100 hari pertama kerja Kadisnaker, terdapat 2 kasus berkaitan dengan Pekerja Migran Perempuan asal Jawa Barat yaitu kasus Aminah Saghar, PMI asal Kabupaten Cianjur, dan kasus Eti Binti Toyib Anwar, PMI asal Kabupaten Majalengka.  Seperti yang telah publik ketahui, Aminah Saghar ditemukan di sekitar Jeddah 5 tahun yang lalu dalam kondisi stroke akut. Dirawat selama 4 tahun di rumah sakit Saghar Jeddah, kemudian dipulangkan ke Indonesia dan dirawat di RS Polri Kramat Jati selama 8 bulan, tanpa diketahui identitasnya sama sekali. Dijemput oleh Kadisnakertrans Jabar setelah diduga Aminah adalah orang Jawa Barat, pada tanggal 10 Mei 2019. Melalui kerjasama Disnakertrans Jabar dengan pemda Cianjur dan kesigapan Media Massa untuk menjadi penghubung berita dan informasi, tanggal 18 Mei 2019 keluarga Aminah akhirnya diketemukan. Pada tanggal 19 Mei 2019, Aminah Saghar secara resmi diserahkan oleh Kadisnakertrans Jabar kepada keluarganya.  Sedangkan Eti bt Toyib Anwar adalah seorang TKW asal Majalengka yang bekerja di Arab Saudi. Eti bersama seorang WN India, Abu Bakar Kutil, didakwa membunuh majikannya WN Arab Saudi pada akhir tahun 2001 di Kota Thaif. Eti ditangkap dan dipenjara mulai 5 Januari 2002, dan pengadilan kemudian menjatuhi vonis mati (qishas) pada tanggal 31 Maret 2009. Namun pelaksanaan vonis mati ini harus menunggu anak korban sampai aqil balig dan diperkirakan pada tahun 2017 atau 2018. 


Konjen RI Jeddah telah menulis surat ke Emir Makkah No. 1611/KP/V/2009 tertanggal 10 Mei 2009 untuk meminta bantuan upaya pemaafan melalui Lajnatul Afwu Wal Islah . Pada tanggal 27 Juli 2017, Konjen RI di Jeddah menerima berita bahwa keluarga korban bersedia memaafkan Eti apabila dapat membayar denda (diyya/diyat) sebesar SAR 30 juta. Setelah upaya Konjen RI di Jeddah, akhirnya keluarga korban bersedia menurunkan diyyat menjadi SAR 4 juta atau setara dengan IDR 16 Milyar. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah memberikan kewenangan penuh Kadisnakertrans Jabar untuk dapat melakukan upaya perlindungan, monitoring, serta pengumpulan dana untuk membebaskan Eti.  

Kadisnakertrans Jabar kemudian melakukan upaya networking langsung dengan KJRI Jeddah dan Kemlu untuk berkoordinasi dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kasus. Termasuk melakukan upaya pengumpulan dana sumbangan diantara ASN Provinsi Jawa Barat sehingga terkumpul dana sumbangan ASN sebesar Rp 1,8 Milyar. Dengan sumbangan Kementerian Luar Negeri, dan sumbangan lainnya, hingga kini jumlah sumbangan hampir berjumlah Rp 16 M.   Kasus Aminah dapat menjadi contoh bahwa membangun sistem yang baik itu penting seperti sistem navigasi migrasi. . Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem pengrekrutan yang melibatkan peran Disnaker Provinsi dan kota/kabupaten hingga desa, sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem tracking warga Jabar yang bekerja di Luar Negeri. Pembangunan sistem Navigasi Migrasi ini akan melibatkan seluruh ekosistem migrasi, dari mulai pemerintah daerah, pusat, perusahaan swasta pelatihan dan penempatan, lembaga-lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Inilah bangunan pokok dari Program Migran Juara yang telah menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Provinsi Jawa Barat setidaknya 5 tahun ke depan. Dan hal ini sejalan dengan peran dan tugas pemerintah daerah yang disebutkan dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
 
Program ini dirancang dengan beberapa skema utama, yaitu:

  1. Membangun fisik gedung bertingkat 7 yang nanti akan dinamakan Jabar Migrant Service Center. Jabar Migrant Service Center akan berlokasi di sebelah Terminal Leuwi Panjang, yang dulu digunakan sebagai Kantor Wilayah Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat. Proses perijinan akan segera selesai dalam tahun ini. Peletakan batu pertama diperkirakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2020.
  2. Dilakukannya restrukturisasi dan reorganisasi 2 Bidang (yaitu Penta dan Lattas) serta 1 BLK, yaitu BLK PMI yang nanti akan berkantor di Jabar Migrant Service Center dan mengelola pusat layanan dan perlindungan pekerja migran. Kedua bidang dan BLK PMI akan berkolaborasi dalam kesatuan proses yang sinambung dari mulai penyediaan bank job, proses pendataan, proses rekruitmen yang bekerja sama dengan Kab/Kota serta desa, proses pelatihan dan sertifikasi, pembangunan LTSA (Lembaga Terpadu Satu Atap) untuk mengurus legalisasi dokumen, hingga penempatan serta monitoring pekerja migran di negara tujuan.
  3. Keseluruhan proses ini disebut dengan Sistem Navigasi Migrasi. Pada saat ini aplikasi sistem navigasi tersebut telah masuk proses finalisasi. Pada bulan September tahun ini, kami akan melakukan gelar sistem navigasi kepada publik, sekaligus sosialisasi pengoperasiannya. Sistem Navigasi ini akan mulai beroperasi pada bulan Januari 2020 dengan mengintegrasikannya pada 100 desa percontohan dan 5 kabupaten/kota.  
  4. Program ini juga harus didukung dengan pengaktivasian Badan Koordinasi Sertifikat Profesi Daerah (BKSPD) yang sangat diperlukan untuk memberikan landasan hukum dan pengesahan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang akan banyak dibentuk sesuai dengan jabatan-jabatan yang dibutuhkan dari pasar tenaga kerja di negara-negara lain.

Keseluruhan pekerjaan pembangunan gedung, restrukturisasi organisasi serta beroperasinya sistem navigasi akan digabungkan sekitar tahun 2021 akhir untuk mulai diresmikannya Jabar Migrant Service Center . Jabar Migrant Service Center dengan sistem navigasinya akan merupakan wujud dari Program Migran Juara yang mengimplementasikan secara akurat masing-masing tugas dan kewenangan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.