Site Meter

Tulisan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Program Smart Nakertrans

Program Smart Nakertrans adalah program utama Disnakertrans Jabar yang ditujukan untuk memberikan pelayanan paripurna di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Program ini terdiri atas berbagai kebijakan mendasar ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, diantaranya adalah:
 
1. Pembenahan pelayanan penyelesaian sengketa hubungan industrial.
Pada dasarnya, ini merupakan program re - shaping para mediator untuk kembali pada fungsinya sebagai juru damai dalam perselisihan hubungan industrial. Mediator harus berorientasi pada munculnya klausul perdamaian melalui PB (Perjanjian Bersama) yang kemudian didaftarkan ke PHI. Pragmatisme mediator untuk secara formal menyelenggarakan sidang perantaraan untuk menghasilkan Surat Anjuran tidak selaras dengan visi dan misi baru Disnakertrans Jabar. Indikator keberhasilan bisa dilihat dari turunnya tingkat pendaftaran perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pada tahun 2018 hingga pertengahan 2019, terdapat 286 kasus perselisihan hubungan industrial, hanya 66 kasus yang diselesaikan melalui PB (Perjanjian Bersama). Artinya hanya 23%, selebihnya dikeluarkan Surat Anjuran yang merupakan syarat normatif untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Upaya pembenahan yang telah dan sedang dilakukan adalah:

1) Revitalisasi Asosiasi Mediator Hubungan Industrial (AMHI) sebagai sebuah forum untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

2) Menyelenggarakan sebuah kontestasi Mediator Juara. Pada saat ini, pemilihan Mediator Juara sedang dalam tahap penilaian. Pada bulan Agustus 2019, akan diumumkan 3 orang Mediator Juara.

3) Program mengirimkan mediator-mediator hubungan industrial Jawa Barat ke pelatihan-pelatihan mediator baik skala nasional maupun internasional melalui program kerjasama dengan ILO.

 

2. Pembenahan Sistem Pengawasan.

Secara prinsip, bidang ini adalah bidang Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan. Kebijakan yang telah diambil Disnakertrans Jabar melalui Rapat Koordinasi Pengawas Ketenagakerjaan Jawa Barat (diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2019) adalah memperbesar porsi pembinaan perusahaan, sehingga indikator keberhasilannya merupakan peningkatan kepatuhan, tidak sekadar membawa perusahaan tidak patuh ke pengadilan pidana. Sebagai baseline situasi terkini tingkat kepatuhan perusahaanperusahaan di Jawa Barat, Disnakertrans Jabar telah melakukan pengawasan sampling terhadap 3.659 perusahaan (dari total sekitar 32.000 perusahaan yang terdaftar di Jawa Barat)

 

3. Revitalisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Dewan Pengupahan.

Revitalisasi ini akan bertitik tumpu pada isu keterwakilan, baik dari pihak organisasi Pengusaha maupun Organisasi Pekerja. Apakah satu LKS Tripartit di tingkat Provinsi dapat mengatasi seluruh persoalan ketenagakerjaan? Bagaimana keterwakilan serikat pekerja lain dan para pekerja yang tidak berserikat di tingkat federasi? Misalnya pekerja yang hanya memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan atau Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan? Bagaimana persoalan dan aspirasi mereka juga dapat dibicarakan di tingkat pengambilan keputusan baik Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi. Oleh karena itu, maka beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan partisipasi pengusaha dan pekerja adalah:

1) Menyelenggarakan Forum Tripartit Sektoral untuk berbagai sektor yang signifikan di Jawa Barat, sebagai contoh Forum Tripartit Sektor Garmen, Forum Tripartit Sektor Pertanian dan Perkebunan, dan lain sebagainya. Forum Tripartit Sektoral ini akan memusyawarahkan berbagai persoalan yang khusus terjadi pada sektornya, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi penting kepada LKS Tripartit.

2) Menyelenggarkan Company Owner Forum untuk menjadi forum aspirasi para pemilik usaha, dalam rangka menyelamatkan industri dan mempertahankan kesempatan kerja di Jawa Barat.

3) Membentuk Task Force Garmen, yaitu sebuah tim gabungan antar Dinas Ketenagakerjaan, antar Bidang, antar OPD Provinsi Jabar, juga dengan mengikutsertakan perbankan dan International Labour Organization (ILO) yang ditujukan untuk penyelamatan sektor garmen dari ancaman penutupan pabrik dan relokasi.

 

4. Percepatan Kebijakan Pengupahan dan Reformasi Kebijakan Pengupahan.

Sepanjang data dapat dikumpulkan dari proses pengawasan dan pengaduan pengawasan, kepatuhan terhadap ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota terutama di daerah-daerah UMK tertinggi seperti Kab. Karawang, Kab/Kota Bekasi, Kota Depok, Kota/Kab. Bogor, Kab. Purwakarta, menunjukan tingkat kepatuhan yang paling rendah. Ketidakpatuhan penerapan Upah Minimum terdapat di 2 area utama: pertama , tidak terpenuhinya upah minimum, kedua , pembayaran upah minimum kepada pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Upah Minimum beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut merupakan Upah Minimum Kab/Kota tertinggi di Indonesia. Tentu saja ini berdampak pada kegoncangan industri, terutama dengan skala kecil dan menengah, industri padat karya terutama garment, industri yang menghadapi persoalan harga dunia seperti perkebunan, dan lain sebagainya. Kedua faktor tersebut (rendahnya kepatuhan dan kegoncangan industri) merupakan alasan kuat untuk dilakukannya reformasi kebijakan pengupahan untuk Provinsi Jawa Barat. Hingga 100 hari pertama kinerja Kadisnaker, setidaknya 7 SK Gubernur berkaitan dengan pengupahan ini telah dikeluarkan, yaitu: 

  1. SK Gub ttg UMSK Kota Sukabumi
  2. SK Gub ttg UMSK Kab. Cianjur
  3. SK Gub ttg UMSK Kab. Purwakarta
  4. SK Gub ttg UMSK Kab. Bekasi
  5. SK Gub ttg UMSK Kota Bekasi
  6. SK Gub ttg Upah Minimum Khusus Perkebunan
  7. SK Gub ttg Upah Minimum Khusus TPT Kab. Bogor.

 
Dan dalam konteks percepatan kebijakan pengupahan ini, Kadisnakertrans Jabar telah memimpin berbagai acara, termasuk lokakarya pengupahan, rapat-rapat Dewan Pengupahan (terselenggara 8 kali sejak pelantikan Kadisnakertrans Jabar), Kunjungan lapangan, pertemuan dengan Apindo berbagai Kab/Kota, pertemuan dengan SP/SB kab/kota, serta kunjungan ke perusahaanperusahaan terutama sektor garmen yang terancam penutupan dan relokasi. Termasuk ke dalamnya, Disnakertrans Jabar telah membuka POSKO PENGADUAN DAN KONSULTASI THR menjelang hari Raya Idul Fitri yang lalu.  
Dari berbagai pekerjaan dan kegiatan yang sangat intensif dilakukan di bidang pengupahan ini, Disnakertrans Jabar telah merencanakan beberapa kegiatan terkait bidang pengupahan yang sedang dilakukan, diantaranya adalah:

1) Merancang perubahan kebijakan khusus pengupahan , yang akan melalui proses konsultasi dan sosialisasi dan akan diumumkan sekitar bulan November 2019 melalui SK Gubernur mengenai Upah Minimum untuk tahun 2020.

2) Membentuk sebuah Task Force Pengupahan yang terdiri dari berbagai elemen stakeholder ketenagakerjaan, disnaker kabupaten/kota, perbankan, OPD lain (diantaranya Dinas Indag, KUKM, dll), serta menyertakan ILO.

3) Menyelenggarakan Buyer Forum, yaitu forum untuk para pemegang brand dalam sistem Global Supply Chain garmen, yang direncanakan diselenggarakan di Bandung pada akhir tahun 2019.

5. Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan perintah UU dan merupakan hak seluruh pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. Disnakertrans Jabar telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS. Selain itu, juga dijalin kerjasama untuk meng-cover pekerja Migran dan Purna Migran untuk masuk dalam keanggotaan BPJS. Namun, dalam 100 hari pertama, Kadisnakertrans Jabar juga menemukan persoalanpersoalan terkait tingginya iuran BPJS (meliputi 11% dari upah bulanan untuk BPJS Ketenagakerjaan, dan 4% BPJS Kesehatan), juga terdapat persoalan pelayanan BPJS yang mendapatkan banyak keluhan, selain cover jenis penyakit dan jenis pengobatan yang semakin berkurang, juga banyaknya Rumah Sakit yang tidak lagi melayani BPJS.  Selain BPJS, persoalan lain dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sistem jaminan kelangsungan hidup pada saat pekerja mengalami keterputusan pekerjaan (PHK). Sistem pemberian pesangon merupakan sistem lama yang menyumbang tingkat perselisihan hubungan industrial yang sangat tinggi, lebih dari 60% dari total jumlah perselisihan. Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka telah direncanakan untuk menyelenggarakan:

1) Workshop khusus mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang melibatkan seluruh stake holder ketenagakerjaan, guna mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan seputar BPJS;

2) Mengambil peran dalam tim ILO-Kemnaker dalam menyelenggarakan visibility study penerapan unemployment insurance (Asuransi Pengangguran) sebagai sebuah alternatif sistem dari sistem pesangon.
 
 6. Membangun Program SMART TRANS.

Program ini adalah program yang dihasilkan setelah berbagai kunjungan dilakukan Kadisnakertrans Jabar di wilayah Translok dan wilayah Transmigrasi di luar Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah kunjungan ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lajar Pupuyuan Kab. Balangan, Kalimantan Selatan. Persoalan transmigrasi terutama disebabkan kondisi alam di daerah tujuan transmigrasi yang tidak sesuai dengan daerah asal. Perbedaan tersebut menyebabkan para transmigran tidak memiliki keahlian untuk mengolah alam di daerah tujuan. Mereka terperosok dalam sebuah kemiskinan baru di daerah tujuan, yang bahkan lebih parah dari kemiskinan di kampung halamannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kadisnakertrans Jabar telah menetapkan beberapa kebijakan yang keseluruhannya disebut sebagai program Smar Trans, yaitu:

1) Memperbaiki tata kelola penempatan para transmigran asal Jawa Barat, dengan bekerja sama langsung dengan pemerintah Kabupaten tujuan transmigrasi, memperbaiki proses peninjauan daerah tujuan, dan sistem monitoring setelah para transmigran dikirimkan ke daerah tujuan;

2) Menyelenggarakan kegiatan upskilling atau reskilling yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, pengelolaan tanaman, dan pemasaran hasil pertanian;

3) Mengajukan usulan pada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penataan ulang kewenangan pemda dalam urusan transmigrasi, dengan mengusulkan bidang Transmigrasi menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Membangun Layanan Informasi Ketenagakerjaan.

Salah satu fungsi Disnakertrans Jabar adalah memberikan layanan informasi ketenagakerjaan. Fungsi ini selama ini difokuskan pada pelayanan info kerja (lowongan pekerjaan). Dalam 100 hari kerja pertama, Kadisnakertrans Jabar telah melakukan penelaahan untuk mengembangkan layanan informasi ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, secara bertahap dilakukan dengan fase:

1. Digitalisasi data ketenagakerjaan;

2. Pembangunan sistem informasi ketenagakerjaan;

3. Big Data Ketenagakerjaan;

4. Media penyebaran informasi (termasuk pembangunan command center naker). Sistem Informasi Ketenagakerjaan ini diharapkan akan menjadi pusat informasi ketenagakerjaan Jawa Barat, dipergunakan dan dirujuk serta dimanfaatkan oleh Disnaker Kabupaten/Kota, sebagai pusat layanan informasi kerja, serta untuk kepentingan pengabilan kebijakan ketenagakerjaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota.

8. Mengembangkan Program Khusus Desa.

Dalam konteks pengurangan pengangguran yang terjadi di desa-desa Jawa Barat, sebelumnya telah ada sebuah program yang dinamakan program “padat karya”, yaitu program swakelola Disnakertrans Jabar untuk membiayai tenaga kerja desa pada kegiatan pembuatan goronggorong atau pembabatan rumput. Melalui evaluasi yang ketat, Kadisnakertrans Jabar membuat kebijakan untuk menghapuskan “program padat karya desa” ini. Selanjutnya program ini dirubah dengan sebuah paket program khusus untuk desa-desa yang dilaksanakan lintas bidang. Program-program ini diantaranya adalah:

1) Hiring Hall Desa. Program ini berkaitan dengan tugas dan peran desa yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Desa berperan sebagai pengumpul data tenaga kerja dan menjadi pusat informasi lowongan kerja bagi calon pekerja migran. Program ini terkait dengan Program unggulan Provinsi yaitu Migran Juara. Desa akan mengambil peranan penting dalam sistem pendataan calon pekerja migran dan dalam sistem rekruitmen sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia. Pada tahun 2020, direncanakan untuk membangun 100 hiring hall desa di setidaknya 5 kabupaten/kota asal terbesar pekerja migran di Jawa Barat.

2) Program Mobile Training Unit (MTU). Disnakertrans Jabar telah memiliki 4 buah Mobile Training Unit, yang nantinya akan berisi modul pelatihan untuk menjangkau desa-desa di Jawa Barat. Pelatihan akan difokusikan pada pelatihan pertanian, pariwisata dan kewiraswastaan.

3) Persiapan support system untuk Program OVOC (One Village One Company). Disnakertrans Jabar telah mempersiapkan program pengembangan ketrampilan masyarakat pedesaan berkaitan dengan sumber daya manusia yang diperlukan dalam desa mengembangkan perusahaan.

9. Program DCL (Demo Creation of Labour).

Program ini adalah program yang dikembangkan dalam rangka Hari Buruh seDunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Di dalam perayaan May Day 2019 ini, Disnakertrans Jabar telah berhasil untuk menyelenggarakan perayaan May Day terpusat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. May Day 2019 ini dianggap sebagai perayaan paling kondusif dibandingkan beberapa tahun terakhir. Selain berisikan 4 jenis kegiatan (Demo Art, Demo Culinary, Demo Kratie, dan Demo Solution), yang menjadi lain dengan penyelenggaraan perayaan May Day yang lalu adalah partisipasi aktif stakeholder ketenagakerjaan seperti Apindo dan SP/SB sebagai penyelenggara kegiatan. Konsep DCL ini akan terus dikembangkan di tahun-tahun berikutnya, agar para pekerja dapat menggunakan momentum May Day untuk benarbenar menyentuh kebutuhannya dan mencari solusi bagi masalahmasalah ketenagakerjaan di Jawa Barat. Konsep DCL akan dikembangkan di 5 UPTD Ketenagakerjaan di Jawa Barat.